MEDAN,- Cipayung Plus Kota Medan akan menggelar aksi bela negeri dalam rangka memberi rapor merah kepada Bobby Nasution pasca tiga tahun menjabat Walikota Medan di Kantor DPRD Kota Medan dan Kantor Walikota Medan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PMII Kota Medan Dedi Arisandi Ritonga saat dikonfirmasi (27/7) yang mengatakan pemberian rapor merah ini diberikan setelah mereka melakukan mimbar rakyat pada 18 Juli 2024 lalu yang menghasilkan poin Bobby Nasution gagal memimpin Kota Medan.
"Poin mimbar rakyat yang kami gelar adalah Bobby Nasution gagal pimpin Kota Medan" kata Dedi.
Ketua KAMMI Kota Medan Muhammad Amin Siregar menyampaikan kegagalan Bobby Nasution dikarenakan janji kampanye yang tidak ditepati dan penegakan hukum yang tak punya kepastian di Kota Medan.
"Bobby Nasution tidak menepati janji kampanye. Ditambah lagi dugaan kasus korupsi proyek Bobby tidak memiliki penegakan hukum pidana sehingga terkesan membiarkan praktek dugaan korupsi ada di Pemko Medan" kata Amin.
Hal ini diperkuat dengan adanya sembilan poin turunan yang merupakan hasil mimbar rakyat Cipayung Plus yang telah digelar.
Ketua GMNI Kota Medan Andreas Silalahi menyampaikan kasus "lampu pocong" dengan pengembalian uang seharusnya tidak menghilangkan pidana pada siapa pun yang terlibat. Hal ini untuk memberikan efek jera agar korupsi tak ada lagi di Kota Medan.
"Pengembalian uang seharusnya tidak menghilangkan pidana pada pelaku. APH jangan tinggal diam panggil dan penjarakan pelaku, kalau tidak nanti kebiasaan" kata Andreas.
Cipayung Plus Kota Medan juga menyayangkan pendidikan tidak menjadi program prioritas dalam pembangunan Kota Medan. Hal ini disampaikan Imransyah Pasai selaku Ketua Umum HIMMAH Kota Medan.
"Pendidikan adalah faktor penentu utama kemajuan sebuah bangsa. Kami sangat menyayangkan, dalam lima program prioritas Bobby Nasution, pendidikan tidak termasuk di dalamnya. Wajar saja jika masih banyak kita melihat anak-anak terlantar yang tidak sekolah, padahal dalam janjinya akan memberikan jaminan hidup bagi fakir miskin dan anak terlantar. Ternyata itu adalah janji yang cuma menjadi pelengkap narasi saat masa kampanye" kata Imran.*(tim)
